Maduro Tegaskan Dirinya Masih Presiden Venezuela: “Saya Diculik Sejak 3 Januari”

New York, 6 Januari 2026 – Mantan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, kembali menegaskan bahwa ia masih menjabat sebagai Presiden Republik Venezuela saat menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Federal Manhattan, New York, Amerika Serikat (AS). Pernyataan tersebut disampaikan Maduro di hadapan hakim dalam sidang yang berlangsung pada Senin (5/1).

Dalam persidangan tersebut, Maduro yang mengenakan kemeja oranye dan celana krem menyatakan dirinya telah “diculik sejak 3 Januari” oleh pasukan AS. Ia mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan yang dilayangkan, termasuk dakwaan perdagangan narkoba, konspirasi narkoterorisme dan kepemilikan senjata api. “Saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah,” ujar Maduro melalui penerjemah.

“Saya Presiden Republik Venezuela dan saya diculik di sini sejak 3 Januari, Sabtu. Saya ditangkap di rumah saya di Caracas, Venezuela,” lanjutnya dengan tegas di ruang sidang.

Istri Maduro, Cilia Flores, yang juga ikut ditangkap dalam operasi yang sama, turut menyatakan tidak bersalah atas dakwaan yang disampaikan jaksa. Hakim kemudian memerintahkan keduanya untuk tetap berada di balik jeruji sambil menunggu sidang selanjutnya yang dijadwalkan pada 17 Maret 2026.

Operasi militer yang memicu penangkapan Maduro dan istrinya dilakukan oleh pasukan AS pada dini hari 3 Januari di ibu kota Caracas, yang menurut laporan melibatkan serangan udara dan pengerahan kapal perang. Setelah penangkapan itu, muncul kekosongan kekuasaan di Venezuela dan pemakzulan Maduro oleh sebagian pihak di negara tersebut, yang kemudian melantik Delcy Rodríguez sebagai presiden sementara.

Langkah penangkapan Maduro mendapat reaksi beragam di kancah internasional, dengan sejumlah negara mengutuk tindakan AS dan mempertanyakan legalitas operasi tersebut. Di sisi lain, ribuan pendukung Maduro di Venezuela juga melakukan aksi protes menuntut pembebasan dan kembalinya kepemimpinannya.

Sumber:
📌 “Maduro Tegaskan Masih Presiden Venezuela: Saya Diculik Sejak 3 Januari!” — Detik News via AFP

Serangan AS ke Venezuela Dinilai Jadi Pemicu Potensi Konflik Lebih Luas Termasuk dengan Iran

Jakarta, — Aksi militer besar-besaran Amerika Serikat terhadap Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro telah memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik global, termasuk kemungkinan memperluas ketegangan hingga ke Iran.

Presiden Donald Trump mengonfirmasi operasi militer tersebut dan menyatakan bahwa AS berhasil menangkap Maduro beserta istrinya setelah melakukan serangan udara dan darat berskala besar di sejumlah wilayah Venezuela. Trump menyebut operasi itu sebagai keberhasilan strategis dalam menegakkan “aturan dan keamanan” di kawasan dan mengatasi ancaman dari rezim Caracas.

Reaksi Global dan Kekhawatiran Perang Lebih Luas

Operasi AS ini dinilai oleh sejumlah analis sebagai pesan keras kepada negara-negara yang dianggap bermusuhan, termasuk Iran. Beberapa pihak menilai tindakan tersebut bisa memperburuk hubungan antara Washington dan Teheran, terutama karena Venezuela selama ini merupakan sekutu dekat Iran dalam kerangka kerja sama ekonomi dan politik.

Selain itu, analisis merujuk pada posisi Iran yang secara tegas mengecam serangan AS sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan nasional dan hukum internasional. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa tindakan militer tersebut merupakan “pelanggaran serius Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa” dan memperingatkan konsekuensinya terhadap stabilitas dunia.

Sejumlah negara dan pemimpin dunia juga bereaksi keras terhadap operasi militer AS. Beberapa pemerintah di Eropa dan Amerika Latin mengecam tindakan tersebut sebagai preseden berbahaya yang dapat mengguncang perdamaian regional dan hak kedaulatan negara-negara merdeka.

Ketegangan Regional dan Dampaknya

Venezuela sendiri secara resmi menolak kehadiran pasukan asing di wilayahnya dan menilai serangan AS sebagai agresi berbahaya yang mengancam stabilitas kawasan. Menteri Pertahanan Venezuela mengimbau komunitas internasional untuk mengecam tindakan Amerika Serikat dan menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional.

Kritikus internasional juga memperingatkan bahwa operasi ini berpotensi memicu konflik yang lebih luas, tidak hanya di kawasan Amerika Latin, tetapi juga meningkatnya ketegangan di Timur Tengah antara AS dan sekutunya dengan Iran.

Serangan AS ke Venezuela yang dipimpin oleh Presiden Trump dinilai lebih dari sekadar operasi militer bilateral. Banyak pengamat melihat tindakan ini sebagai momentum yang dapat menyulut ketegangan global yang lebih luas, termasuk kemungkinan konflik yang melibatkan Iran. Reaksi keras komunitas internasional mencerminkan kekhawatiran terhadap stabilitas dunia dan besarnya dampak yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Sumber Berita:

• CNBC Indonesia — Serangan Trump ke Venezuela Jadi Pembuka Perang Lawan Iran?
• ANTARA News — Trump akui serangan AS ke Venezuela, sebut Maduro ditangkap
• Trend.Az — Iran stands firm against U.S. military attack on Venezuela
• LiveMint — World leaders react strongly to US strikes on Venezuela
• ANTARA News — Venezuela tolak kehadiran pasukan asing

Kim Jong Un Perintahkan Uji Coba Rudal Hipersonik Usai Kecam Aksi Militer AS di Venezuela

Seoul,  — Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, memerintahkan uji coba rudal hipersonik sebagai respons atas ketegangan geopolitik global termasuk aksi militer Amerika Serikat (AS) di Venezuela yang menuai kecaman internasional. Uji coba ini dipandang sebagai upaya memperkuat daya tangkal dan menunjukkan kemampuan militer negara tersebut di tengah dinamika global yang memanas.

Menurut laporan media resmi Korea Utara, Korean Central News Agency (KCNA), uji coba rudal tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan operasional dan kemampuan sistem persenjataan hipersonik yang dimiliki negara itu. Kim menekankan pentingnya meningkatkan kekuatan nuklir dan persenjataan untuk menghadapi “krisis geopolitik internasional yang rumit.”

Kim juga menegaskan bahwa upaya pengembangan dan pengujian rudal hipersonik merupakan bagian dari strategi pertahanan nasional yang tak terelakkan, terutama dalam menghadapi tekanan dan aksi militer oleh kekuatan besar seperti AS. Pihak Korut melihat tindakan AS di Venezuela sebagai alasan yang mempertegas kebutuhan Korut untuk memperkuat kemampuan pertahanannya.

Peluncuran rudal ini terjadi di tengah komentar keras Pyongyang atas operasi militer AS di Venezuela, yang dianggap oleh Korea Utara sebagai pelanggaran kedaulatan negara lain. Pernyataan kritik ini sekaligus mencerminkan semakin meningkatnya friksi antara Pyongyang dan Washington di arena internasional.

Apa itu Rudal Hipersonik?

Rudal hipersonik adalah jenis senjata yang mampu terbang pada kecepatan sangat tinggi (lebih dari lima kali kecepatan suara) dengan kemampuan manuver yang membuatnya sulit untuk dideteksi dan dicegat sistem pertahanan konvensional. (Istilah teknis ini berasal dari penjelasan umum tentang sistem hipersonik, bukan secara spesifik dari artikel sumber.)

Sumber Berita (Source):

CNBC Indonesia, “Kim Jong Un Tembakkan Rudal Hipersonik Usai Kecam Aksi AS di Venezuela” (5 Januari 2026) — https://www.cnbcindonesia.com/news/20260105055542-4-699525/kim-jong-un-tembakkan-rudal-hipersonik-usai-kecam-aksi-as-di-venezuela

PM Malaysia Kecam Tindakan Trump atas Venezuela: “Melanggar Hukum Internasional”

Kuala Lumpur, CNN Indonesia — Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengecam keras tindakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya melalui operasi militer. Menurut Anwar, langkah tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan kedaulatan sebuah negara.

Dalam unggahan di akun media sosial resmi, Anwar menyatakan bahwa operasi militer AS yang “luar biasa luas dan bersifat tidak biasa” itu merupakan penggunaan kekuatan yang tidak sah terhadap negara berdaulat. Ia menekankan bahwa tindakan semacam itu dapat menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan antarnegara dan melemahkan kerangka hukum internasional.

Anwar meminta pembebasan segera Maduro dan istrinya, Cilia Flores, tanpa penundaan yang tidak semestinya. Ia juga menegaskan bahwa rakyat Venezuela berhak menentukan masa depan politiknya sendiri tanpa campur tangan militer asing.

“Malaysia menganggap penghormatan terhadap hukum internasional dan kedaulatan sebagai landasan utama hubungan damai antarnegara,” ujar Anwar. Ia menyerukan dialog dan upaya de-eskalasi sebagai jalan yang paling kredibel untuk meredakan ketegangan dan melindungi warga sipil Venezuela.

Sikap keras Malaysia ini muncul di tengah reaksi global terhadap operasi militer AS di Venezuela, yang juga memicu kecaman dari sejumlah negara lain karena dianggap mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum internasional.

Sumber Berita (Source):

CNN Indonesia, “PM Malaysia Tindakan Trump Langgar Hukum Internasional” (4 Januari 2026) — https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260104184419-134-1313458/pm-malaysia-tindakan-trump-langgar-hukum-internasional

Ketegangan Arab Saudi–UEA Memuncak: Bandara Aden Ditutup, Penerbangan Kacau

Aden, Yaman, 3 Januari 2026 — Ketegangan antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) yang tengah berlangsung di Yaman semakin memanas, memicu penutupan Bandara Internasional Aden dan kekacauan rute penerbangan di kawasan tersebut. Insiden ini memperlihatkan konflik intra-koalisi yang sebelumnya tak terduga di tengah perang sipil Yaman yang telah berkecamuk bertahun-tahun. 

Bandara Aden, yang selama ini menjadi gerbang utama bagi penerbangan internasional di selatan Yaman, ditutup pada 1 Januari 2026, setelah perselisihan tajam antara pihak Saudi dan pasukan yang mendapat dukungan UEA. Penutupan ini menyebabkan ribuan penumpang terlantar, dengan banyak jadwal penerbangan dibatalkan atau ditunda tanpa kepastian. 

Akar Konflik di Yaman Meluas ke Transportasi

Ketegangan yang meningkat antara Arab Saudi dan UEA bagian dari konflik yang lebih luas di Yaman, di mana kedua negara mendukung kubu berbeda dalam perang sipil. Arab Saudi secara tradisional mendukung pemerintah Yaman yang diakui internasional, sementara UEA memberikan dukungan kepada Southern Transitional Council (STC), kelompok separatis yang menguasai wilayah selatan. 

Operasi militer terbaru diumumkan oleh pihak yang didukung Arab Saudi, termasuk upaya penguasaan kembali posisi strategis dari tangan STC. Sementara itu, pemerintah Saudi mengatakan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas wilayah. 

Dampak Penutupan Bandara dan Kekacauan Penerbangan

Penutupan Bandara Internasional Aden tidak hanya berdampak pada warga Yaman tetapi juga pada rute penerbangan regional yang menghubungkan negeri itu dengan tujuan internasional. Kekacauan jadwal membuat penumpang terjebak di terminal, menunggu informasi terbaru mengenai keadaan penerbangan mereka. 

Pihak berwenang setempat masih bekerja untuk menstabilkan layanan di bandara dan mengatur ulang rute penerbangan yang terdampak sementara negosiasi politik terus berlangsung di tengah meningkatnya gesekan antara Arab Saudi dan UEA. 

Upaya Diplomasi di Tengah Krisis

Di tengah eskalasi konflik, Arab Saudi telah mengisyaratkan kesediaan membuka ruang dialog dengan faksi di Yaman sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan. Pemerintah Saudi berharap bahwa solusi damai dapat dicapai untuk mencegah kerusakan yang lebih luas. 

Namun, dengan kondisi di lapangan yang terus berubah cepat — termasuk kudeta militer di wilayah Hadramout dan perpecahan yang semakin dalam di antara sekutu Teluk — tantangan diplomasi diperkirakan akan tetap signifikan. 

Sumber Berita Utama

Berita ini dirangkum dari laporan CNBC Indonesia dan sumber berita internasional terkait yang terpercaya, antara lain:

CNBC Indonesia — “Perang Saudi & UEA Makin Panas, Bandara Tutup–Penerbangan Kacau” (ringkasan) 

Laporan tambahan mengenai kekacauan di Bandara Aden dan konflik Saudi–UEA di Yaman. 

CNBC Indonesia

Breaking News: Presiden Venezuela Nicolás Maduro Ditangkap dalam Operasi Militer AS

Caracas, Venezuela — Presiden Venezuela Nicolás Maduro telah ditangkap oleh pasukan militer Amerika Serikat (AS) setelah serangan skala besar terhadap ibukota Caracas pada Sabtu pagi waktu setempat (3 Januari 2026). Operasi ini diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump, yang mengatakan bahwa Maduro beserta istrinya Cilia Flores berhasil ditahan dan dibawa keluar dari Venezuela. 

Menurut Trump, serangan besar tersebut dilakukan sebagai bagian dari aksi militer untuk menegakkan hukum terhadap Maduro, yang telah lama menjadi sasaran tuduhan keterlibatan dalam narkotrafik dan aktivitas kriminal skala internasional. 

Maduro dan Istri Kini di AS, Akan Dihadapkan ke Pengadilan

Pesawat yang membawa Nicolás Maduro dan Cilia Flores telah mendarat di pangkalan militer Amerika Serikat di New York. Kedua orang ini kini dikawal ketat oleh agen FBI dan akan dihadapkan ke proses hukum federal di AS. 

Maduro kemungkinan akan menghadapi tuduhan serius, termasuk narco-terrorism, konspirasi narkotika, serta perdagangan senjata ilegal di pengadilan AS. Tuduhan ini sebenarnya sudah diajukan sejak beberapa tahun lalu di Manhattan oleh pihak berwenang Amerika. 

Reaksi Politik dan Dampak Pemerintahan di Venezuela

Mahkamah Agung Venezuela mengeluarkan keputusan darurat yang menetapkan Delcy Rodríguez, wakil presiden, sebagai pelaksana tugas presiden untuk menjaga kesinambungan pemerintahan dan stabilitas negara. 

Sementara di panggung internasional, operasi militer AS tersebut menuai berbagai kecaman dan reaksi keras dari banyak pemimpin dunia. Beberapa negara mengecam tindakan itu sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan nasional dan hukum internasional, sementara lainnya menyatakan keprihatinan terkait stabilitas regional. 

Reaksi Publik dan Isu Disinformasi

Kabar soal penangkapan Maduro juga memicu banjir informasi yang tidak akurat di media sosial, termasuk konten manipulatif dan klaim yang belum diverifikasi. Para fact-checker internasional memperingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap foto dan video yang beredar luas di platform seperti TikTok, X, dan Instagram. 

Sumber Berita Utama

Berita ini dikompilasi dari berbagai sumber berita internasional terpercaya, termasuk:

ABC News – laporan awal tentang operasi militer dan penangkapan Maduro. 

ANTARA News – konfirmasi tentang kedatangan Maduro di AS. 

Axios – reaksi dunia terhadap operasi militer tersebut. 

Reuters – legalitas dan dampak operasinya (referensi tambahan). 

Detik Update / video laporan – visual tentang momen Maduro tiba di AS. 

Prancis Ikuti Jejak Indonesia dan Australia, Dunia Regulasi Digital Benar-Benar Berubah

Foto: Para penggemar mengibarkan bendera Prancis saat mereka menunggu di Place de la Concorde untuk kedatangan tim sepak bola nasional Prancis di Hotel Crillon di Paris, Prancis, Senin (9/12/2022). Tim Prancis tiba di negaranya setelah mengikuti pertandingan final antara Prancis melawan Argentina dalam gelaran Piala Dunia 2022 Qatar dan disambut para pendukungnya meskipun harus kalah oleh Argentina dalam pertandingan final tersebut. (Photo by GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP via Getty Images)

Paris – Pemerintah Prancis tengah mempersiapkan aturan baru yang akan melarang anak-anak di bawah usia 15 tahun mengakses platform media sosial, mengikuti langkah yang sebelumnya sudah diambil oleh Indonesia dan Australia. Langkah ini menunjukkan bahwa sejumlah negara kini mulai mengambil sikap tegas terhadap dampak negatif dunia digital pada generasi muda. 

Rancangan undang-undang yang didukung oleh Presiden Emmanuel Macron itu akan dibahas di parlemen pada awal 2026, dan jika disetujui, aturan ini akan mulai berlaku pada tahun ajaran baru September 2026. Selain itu, pemerintah juga berencana melarang penggunaan ponsel di sekolah menengah atas (SMA) untuk memperkecil gangguan digital terhadap proses belajar siswa. 

Menurut draf RUU tersebut, larangan ini mencakup platform media sosial populer seperti Facebook, Snapchat, TikTok, dan YouTube, yang dianggap memiliki risiko terhadap kesehatan mental, paparan konten yang tidak pantas, fenomena perundungan online (online bullying), serta berkurangnya waktu tidur. 

Presiden Macron sendiri menyatakan bahwa tindakan ini didorong oleh kekhawatiran yang berkembang mengenai dampak media sosial terhadap anak-anak dan remaja. Ia menilai bahwa meskipun teknologi menghadirkan banyak manfaat, ada kebutuhan mendesak untuk melindungi generasi muda dari efek berbahaya yang belum sepenuhnya dipahami. 

Langkah Prancis ini mengikuti trend global yang mulai memprioritaskan perlindungan anak di era digital. Australia sebelumnya menjadi pionir dengan melarang penggunaan media sosial bagi pengguna di bawah 16 tahun, yang telah diberlakukan sejak akhir tahun lalu. Indonesia juga memperketat aturan usia minimum penggunaan media sosial, mendorong negara-negara lain untuk mempertimbangkan kebijakan serupa. 

Perubahan global terhadap akses digital

Langkah Prancis menunjukkan bahwa isu regulasi digital bukan lagi sekadar wacana, tetapi sudah masuk agenda kebijakan pemerintah di banyak negara karena kekhawatiran terhadap dampaknya pada kesehatan dan perkembangan anak.

Dengan mengikuti jejak Australia dan Indonesia, Prancis membuktikan bahwa dinamika teknologi memaksa pemerintah untuk mengevaluasi kembali hubungan antara anak-anak dan dunia digital secara legal dan struktural.

Jika disahkan, aturan baru ini bukan hanya akan memengaruhi pola penggunaan media sosial di kalangan remaja, tetapi juga menantang cara sekolah dan orang tua dalam membina kebiasaan digital anak.

📰 Source Berita Utama

CNBC Indonesia: Prancis Ikuti Jejak RI dan Australia, Dunia Benar-Benar Berubah – laporan awal mengenai rencana larangan media sosial bagi anak di bawah 15 tahun dan ponsel di sekolah.